Putusan pengadilan menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Rokhmin Dahuri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini pun sempat melayangkan surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi bentuk kekecewaan soal peradilan kasus dirinya.
Putusan pengadilan menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Rokhmin Dahuri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini pun sempat melayangkan surat terbuka untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berisi bentuk kekecewaan soal peradilan kasus dirinya.
Sejak 30 November 2006, Rokhmin ditahan di Mabes Polri karena tersangkut kasus dana nonbujeter, selama menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Pengakuan Amien Rais pada 15 Mei 2007, di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Jogjakarta bahwa ia menerima dana nonbujeter DKP kian memperkuat bukti tersebut. Amien juga mengakui semua calon presiden lainnya yang berlaga dalam Pemilu 2004 ikut mendapat dana haram dari DKP.
Nah, mengapa kasus korupsi ini bisa demikian mudah terjadi? Seperti yang diakui dan disadari Rokhmin sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek dana nonbujeter itu, sebagai terkuak di seluruh media massa, terjadi dari zaman orde baru sampai sekarang.
Mengapa Rokhmin Dahuri melakukan tindakan tersebut? Apakah ada paksaan dari pihak luar? Atau boleh jadi Rokhmin juga menyadari bahwa dengan mengalirkan dana nonbujeter ke banyak pihak, termasuk ke para capres, ia akan tetap aman?
Telah hadir buku Dana Siluman DKP Dalam Kampanye Capres yang diterbitkan oleh mediakita. Buku ini mengulas secara berimbang dan menyeluruh dengan menghadirkan tokoh-tokoh kunci seperti Rokhmin Dahuri, Munawar Fuad Nuh, Jusuf Rizal, dan lainnya. Buku ini mencoba menjawab pertanyaan penting tentang peta dibalik kasus dana siluman DKP ini.
